KETIKA DESIL MENJADI KASTA

Membaca Ulang Cara Kita Mengukur Kemampuan Ekonomi

Oleh Ryan Willmanda Januardi

Bayangkan seseorang berpenghasilan Rp10 juta per bulan. Jika pendapatan menjadi dasar pengurutan penduduk, ia mungkin berada pada kelompok yang relatif tinggi, bahkan desil 10. Namun, bagaimana jika Rp8 juta dari pendapatannya harus digunakan untuk membayar cicilan rumah, cicilan kendaraan, utang, atau kewajiban lain?

Secara statistik, pendapatannya tetap Rp10 juta. Posisi relatifnya dalam distribusi juga tidak berubah. Namun, uang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lain hanya Rp2 juta.

Apakah ia otomatis menjadi miskin? Belum tentu.

Dalam statistik kemiskinan, ada definisi dan garis kemiskinan yang harus dipenuhi. Namun, apakah kita juga dapat mengatakan bahwa kapasitas ekonominya sama dengan orang lain yang berpenghasilan Rp10 juta tetapi tidak memiliki kewajiban utang sebesar itu? Jelas tidak.

Contoh sederhana ini menunjukkan persoalan yang semakin penting dalam kebijakan publik: peringkat ekonomi tidak selalu sama dengan kapasitas ekonomi.

Ketika peringkat tersebut digunakan untuk menentukan siapa yang boleh menerima beasiswa, subsidi, atau bantuan pemerintah, persoalannya menjadi jauh lebih besar.

Desil: Bermanfaat, tetapi Hanya Menunjukkan Posisi Relatif

Desil sebenarnya bukanlah sesuatu yang keliru. Dalam statistik, desil digunakan untuk membagi populasi yang telah diurutkan berdasarkan suatu variabel menjadi sepuluh kelompok. Sepuluh persen dengan nilai terendah berada pada desil 1, sepuluh persen berikutnya pada desil 2, hingga desil 10 di bagian paling atas.

Dengan demikian, desil menjawab pertanyaan:

| “Di mana posisi seseorang dibandingkan orang lain?”

Desil tidak dengan sendirinya menjawab:

| “Seberapa mampu orang tersebut menjalani kehidupan?”

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi sangat mendasar. Jika seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan, tetap akan ada desil 1 sampai desil 10. Selalu ada sepuluh persen yang berada di bagian terbawah dan sepuluh persen yang berada di bagian teratas. Dengan kata lain, desil adalah ukuran relatif.

Sementara itu, kemiskinan pada dasarnya membutuhkan ukuran yang lebih substantif. BPS, misalnya, menentukan penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada September 2025, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang, turun dibandingkan dengan 8,47 persen pada Maret 2025 dan 8,57 persen pada September 2024.

Perhatikan perbedaannya: desil membagi populasi menjadi sepuluh bagian, sedangkan ukuran kemiskinan mengidentifikasi penduduk yang berada di bawah suatu standar tertentu. Keduanya penting, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

Sepuluh Kelompok Tidak Berarti Sepuluh Kelas Kemampuan

Kesalahan mulai terjadi ketika desil diperlakukan seolah-olah merupakan sepuluh kelas ekonomi yang memiliki batas substantif. Misalnya:

Desil 1—4 adalah kelompok miskin atau tidak mampu. Desil 5—10 adalah kelompok mampu.

Pernyataan seperti ini tampak sederhana, tetapi perlu dipertanyakan. Bayangkan dua keluarga yang berada sangat dekat dengan batas antara desil 4 dan desil 5. Apakah kondisi kehidupan mereka benar-benar berubah secara drastis hanya karena melewati satu garis batas? Tidak.

Distribusi ekonomi bersifat kontinu. Desil itulah yang membuatnya tampak diskret.

Persoalan ini dikenal dalam statistik dan kebijakan sebagai konsekuensi kategorisasi (categorization): suatu fenomena kontinu dipaksa masuk ke dalam kategori-kategori diskret agar mudah digunakan dalam administrasi. Kategorisasi memang diperlukan, tetapi semakin besar konsekuensi dari sebuah kategori, semakin hati-hati pula kita harus menggunakannya, terutama ketika perbedaan antara dua kategori yang berdekatan secara substantif sebenarnya sangat kecil.

Ketimpangan Menunjukkan Distribusi Ekonomi Tidak Sederhana

Data BPS memperlihatkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat memang tidak merata. Pada September 2025, rasio Gini Indonesia tercatat sebesar 0,363, menurun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024.

Namun, kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya memperoleh 19,28 persen dari total pengeluaran nasional pada September 2025. Di perkotaan, porsinya bahkan lebih rendah, yaitu 18,32 persen.

Angka tersebut memberi pesan penting: masyarakat bukanlah sepuluh kelompok yang masing-masing memiliki kondisi ekonomi yang seragam. Bahkan di dalam kelompok yang sama masih terdapat variasi yang besar. Karena itu, ketika kita mengatakan seseorang berada pada desil tertentu, informasi yang kita miliki sebenarnya masih terbatas: kita mengetahui posisi relatifnya, tetapi belum mengetahui seluruh kapasitas ekonominya.

Pendapatan Bukan Kekayaan, dan Kekayaan Bukan Kapasitas

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata “mampu” dengan pengertian yang sangat luas. Namun, secara ekonomi, kemampuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pendapatan. Ada pendapatan, pengeluaran, aset, utang, jumlah tanggungan, biaya tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya kesehatan, stabilitas pekerjaan, dan risiko kehilangan pendapatan.

Seseorang dengan pendapatan Rp10 juta tanpa utang tentu berada dalam kondisi yang berbeda dari seseorang dengan pendapatan Rp10 juta tetapi harus membayar kewajiban Rp8 juta setiap bulan. Keduanya memiliki pendapatan yang sama, tetapi pendapatan siap pakai (disposable income) dan daya tahan finansialnya (financial resilience) berbeda.

Lebih jauh lagi, seseorang dengan pendapatan lebih rendah tetapi memiliki rumah sendiri, sedikit tanggungan, dan biaya hidup rendah bisa memiliki kondisi yang berbeda dari seseorang dengan pendapatan lebih tinggi yang tinggal di kota dengan biaya hidup tinggi dan memiliki banyak tanggungan.

Artinya, pendapatan hanyalah salah satu dimensi kapasitas ekonomi. Apabila desil dibentuk dari satu indikator, kemampuannya untuk menggambarkan realitas ekonomi tentu juga terbatas pada indikator itu.

Kemiskinan Juga Tidak Identik dengan Ketidakberdayaan Ekonomi

Di sinilah pendekatan kapabilitas (capability approach) dari Amartya Sen menjadi relevan. Sen membedakan sumber daya yang dimiliki seseorang dan kemampuan nyatanya untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi kehidupan yang ia nilai berharga.

Dua orang yang memperoleh sumber daya dengan jumlah sama belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana:

| Rp1 juta tidak selalu memiliki “daya hidup” yang sama bagi setiap orang.

Seorang mahasiswa yang tinggal bersama orang tua mungkin dapat menggunakan Rp1 juta untuk kebutuhan tertentu. Orang lain yang harus membayar sewa, transportasi, dan menanggung anggota keluarga dengan jumlah uang yang sama tentu menghadapi situasi berbeda. Inilah yang sering hilang ketika realitas sosial diringkas menjadi satu angka atau satu kelompok.

Bahkan Orang Miskin pun Tidak Selalu Berada dalam Kondisi yang Sama

Sebaliknya, menyebut seseorang “miskin” saja belum cukup. Dua rumah tangga yang sama-sama berada di bawah garis kemiskinan dapat memiliki tingkat kedalaman kemiskinan yang berbeda.

BPS sendiri tidak hanya menghitung persentase penduduk miskin. Dalam analisis kemiskinan, terdapat pula indikator seperti Poverty Gap Index (P1) dan Poverty Severity Index (P2) untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan. BPS secara khusus menerbitkan metodologi dan analisis mengenai berbagai indikator tersebut dalam publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia.

Ini menunjukkan satu prinsip penting:

| Bahkan kategori “miskin” sendiri membutuhkan informasi lebih dari sekadar ya atau tidak.

Lalu bagaimana mungkin satu angka desil diharapkan mampu menggambarkan seluruh kompleksitas kemampuan ekonomi seseorang?

Masalah Muncul ketika Desil Menjadi Pintu Kebijakan

Penggunaan desil untuk penyasaran program (targeting) sebenarnya masuk akal. Pemerintah memiliki anggaran terbatas sehingga kelompok yang lebih membutuhkan memang perlu mendapatkan prioritas. Persoalan muncul ketika prioritas berubah menjadi eksklusi otomatis. Misalnya:

| D1—D4 boleh menerima beasiswa. D5—D10 tidak boleh.

Di titik ini, desil tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat untuk membaca masyarakat. Desil berubah menjadi penjaga gerbang (gatekeeper).

Seseorang mungkin memiliki prestasi akademik yang sangat baik, membutuhkan dukungan biaya pendidikan, dan berada sedikit di atas batas D4. Namun, karena masuk D5, ia otomatis kehilangan kesempatan.

Yang perlu dipertanyakan bukan hanya apakah D5 “kaya” atau “miskin”. Pertanyaan yang lebih tepat adalah:

| Apakah indikator yang digunakan benar-benar cukup untuk menentukan kemampuan seseorang membiayai pendidikan?

Jika jawabannya tidak, ambang batas (cutoff) tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Jangan Menyamakan “Tidak Miskin” dengan “Mampu”

Ini mungkin salah satu kekeliruan paling penting dalam desain kebijakan sosial. Di antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya terdapat wilayah yang sangat luas:

• Ada masyarakat yang tidak miskin tetapi rentan;
• Ada masyarakat yang memiliki pendapatan cukup tetapi tidak memiliki aset;
• Ada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi tetapi menghadapi beban utang besar;
• Ada pekerja yang pendapatannya cukup tetapi sangat tidak stabil;
• Ada keluarga yang tidak miskin hari ini tetapi dapat jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi biaya kesehatan yang besar.

Karena itu, kebijakan publik sebaiknya tidak hanya menanyakan apakah seseorang miskin, tetapi juga:

• Seberapa rentan dia?
• Seberapa besar kapasitas ekonominya?
• Seberapa besar ruang finansial yang dimilikinya?
• Seberapa besar guncangan yang dapat ditanggung sebelum kondisinya memburuk?

Konsep seperti kerentanan ekonomi (economic vulnerability) dan daya tahan finansial (financial resilience) menjadi penting justru karena kesejahteraan tidak berhenti pada garis kemiskinan.

Dari Desil Menuju Profil Ekonomi yang Lebih Kaya

Desil tidak perlu dibuang. Desil justru tetap sangat berguna untuk melihat distribusi dan posisi relatif masyarakat. Selain rasio Gini, BPS juga menggunakan berbagai ukuran distribusi dan ketimpangan lain, misalnya distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah yang pada September 2025 mencapai 19,28 persen dari total pengeluaran.

Yang perlu dihindari adalah menggunakan satu indikator untuk menjawab terlalu banyak pertanyaan.

Yang ingin dilihat	Indikator yang digunakan
Posisi relatif	Desil
Kemiskinan	Garis kemiskinan dan indikator kemiskinan (P0, P1, P2)
Ketimpangan	Rasio Gini dan ukuran distribusi lain
Kemampuan ekonomi	Pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, tanggungan, dan biaya hidup
Kerentanan	Kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan

Dengan kata lain, kita membutuhkan profil ekonomi, bukan sekadar label.

Dari “Siapa yang Boleh?” Menjadi “Siapa yang Paling Membutuhkan?”

Perubahan cara berpikir ini penting dalam kebijakan. Alih-alih menetapkan bahwa D1—D4 berhak dan D5—D10 tidak berhak, lebih baik membangun mekanisme yang memungkinkan semua calon mengajukan permohonan, kemudian menentukan tingkat prioritas berdasarkan kebutuhan.

Desil tetap dapat menjadi salah satu variabel. Namun, desil bukan satu-satunya variabel. Dengan pendekatan seperti itu, pemerintah dapat memberikan bantuan lebih besar kepada mereka yang paling membutuhkan tanpa membuat batas administratif yang seolah-olah memisahkan masyarakat menjadi dua dunia: yang berhak dan yang tidak berhak.

Kita tidak sedang mengatakan semua orang harus memperoleh bantuan dalam jumlah yang sama. Justru sebaliknya. Yang kita perlukan adalah sistem yang mampu membedakan kebutuhan secara lebih jeli.

Jangan Sampai Statistik Berubah Menjadi Kasta Administratif

Desil tentu bukan kasta. Desil tidak diwariskan dan seseorang dapat berpindah posisi ketika kondisi ekonominya berubah. Namun, terdapat risiko ketika kategori statistik digunakan secara berulang sebagai identitas administratif.

| “Anda berada pada desil 5.” Kemudian: “Anda tidak mendapatkan beasiswa.” Kemudian: “Anda tidak mendapatkan subsidi.” Kemudian: “Anda tidak masuk prioritas program.”

Jika satu klasifikasi yang sama digunakan untuk semakin banyak keputusan, kategori tersebut perlahan dapat berubah dari sekadar deskripsi statistik menjadi status administratif. Inilah yang perlu kita hindari—bukan karena desil buruk, tetapi karena angka yang sederhana dapat menjadi terlalu berkuasa ketika digunakan untuk keputusan yang kompleks.

Data Seharusnya Memperjelas Manusia, Bukan Menyederhanakannya Secara Berlebihan

Indonesia sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis data. Itu adalah perkembangan yang baik. Semakin banyak data tersedia, semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.

Namun, kebijakan berbasis data (data-driven policy) tidak berarti bahwa semakin sedikit variabel yang digunakan, semakin baik pula kebijakan yang dihasilkan. Sebaliknya, kebijakan berbasis data membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang sebenarnya diukur oleh sebuah indikator, apa yang tidak diukur, dan apa konsekuensinya ketika indikator tersebut digunakan untuk mengambil keputusan.

Desil memberi kita informasi tentang posisi. Garis kemiskinan memberi kita informasi tentang kondisi terhadap standar minimum. Rasio Gini memberi kita informasi tentang ketimpangan. Indikator kerentanan memberi kita informasi tentang risiko. Tidak ada satu pun indikator yang sendirian mampu menggambarkan keseluruhan kehidupan ekonomi seseorang.

Karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar menghasilkan data yang lebih banyak, tetapi membaca data dengan lebih jeli.

Pemangku kebijakan perlu melihat bukan hanya apakah seseorang berada di D1, D5, atau D10, tetapi juga apa yang berada di balik angka tersebut: berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, berapa tanggungannya, apa aset dan kewajibannya, seberapa besar biaya hidupnya, dan seberapa rentan ia ketika menghadapi guncangan.

Pada akhirnya, statistik adalah alat untuk membantu negara memahami masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dipaksa menyesuaikan diri dengan keterbatasan alat statistik yang kita gunakan.

Harapannya, ke depan para pemangku kebijakan dapat semakin jeli membaca data: tidak berhenti pada peringkat, tetapi memahami kapasitas; tidak hanya melihat kategori, tetapi melihat kondisi; dan tidak sekadar bertanya siapa yang berada di kelompok mana, tetapi siapa yang sesungguhnya membutuhkan dukungan dan kesempatan.

Kebijakan yang tepat sasaran bukanlah kebijakan yang paling sederhana dalam membagi masyarakat ke dalam kelompok.

Kebijakan yang tepat sasaran adalah kebijakan yang paling mampu membaca realitas di balik angka.

Catatan sumber data: 
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun%E2%80%93menjadi-8-25-persen-.html

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html

https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/69563c639b0a87bb38837064/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-2025.html

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg%3D%3D/gini-rasio–september-2025.html

Sen, Amartya. 1985. Commodities and Capabilities. Amsterdam: North-Holland.